PERMASALAHAN YANG ADA DI MASYARAKAT DESA

A. Kondisi yang ada

Desa desa yang berada di sekitar pengunungan Kendeng Selatan merupakan desa yang memiliki alam yang masih alami. Pepohonan masih banyak terdapat di sana sini, jalan yang berliku liku kadang menanjak kadang menurun, kanan kiri jalan masih banyak pepohonan.  Kalau kita melewati jalan jalan yang ada di pegunungan Kendeng Selatan khususnya di Kecamatan Somagede dan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tidak jarang kita jumpai kanan kiri jurang. Terkadang kita juga jumpai perkampungan yang rata-rata penduduknya mengandalkan dari hasil bercocok tanam di lahan tanah mereka yang ditanami tanaman bermacam macam. Ada yang ditanami tanaman singkong, ada juga yang ditanami pohon pisang, ada yang ditanami buah buahan, ada juga yang ditanami tanaman keras seperti pohon albasia, pohon cengkeh, pohon karet, pohon jati. Masyarakat desa di Kecamatan Somagede dan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang berada di lembah  pegunungan Kendeng Selatan mengandalkan dari hasil pertanian, bercocok tanam, dan perdagangan. Dari semua itu, masih adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat desa.

Permasalahan yang ada di masyarakat desa merupakan masalah dasar hidup manusia. Permasalahan dasar hidup manusia adalah tercukupinya papan, sandang dan pangan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemerataan pembangunan yang terjadi terutama pembangunan infrastruktur di perdesaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan bisa meningkatkan perekononiam masyarakat desa. Permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi pada umumnya di masyarakat desa sekarang ini merupakan tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat desa itu sendiri untuk mencari solusi yang terbaik. Banyak bantuan yang mengalir ke pemerintahan desa, mulai dari kabupaten, propinsi dan Pemerintahan Pusat. Dari sekian banyaknya bantuan, salah satunya adalah program pemerintah yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Pemerintahan desa khususnya yang berada di pegunungan Kendeng Selatan sangat berharap mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) ini. Harapan masyarakat desa juga sangat tinggi untuk mendapatkan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan oleh pemerintah. Dari beberapa desa di sekitar pegunungan Kendeng Selatan Kabupaten banyumas, beberapa desa yang telah mendapatkan “hadiah” dari pemerintah pusat yaitu mendapatkan dana pembangunan infrastruktur desa dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Beberapa desa itu adalah desa Somagede, desa Sokawera, desa Klinting, desa Somakaton untuk wilayah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Desa Lainnya adalah desa Selanegara, desa Bogangin, desa Kemiri untuk wilayah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Dua Kecamatan tersebut terletak pada sekitar pegunungan Kendeng Selatan. Kecamatan Somagede adalah kecamatan yang terletak di sebelah utara pegunungan Kendeng Selatan sedangkan Kecamatan Sumpiuh terletak di sebelah selatan Pegunungan Kendeng Selatan.

Masyarakat di daerah sekitar pegunungan Kendeng Selatan umumnya dan masyarakat desa di kecamatan Somegede dan Sumpiuh pada khususnya merupakan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang, pekebun, dan lain lain. Masyarakat yang perkampungannya terletak pada pegunungan Kendeng Selatan pada umumnya mengandalkan hasil perkebunan. Rata rata masyarakat di daerah pegunungan Kendeng Selatan adalah masyarakat yang berpendidikan rendah. Mereka kesulitan biaya untuk melanjutkan ke jennjang yang lebih tinggi. Pada masa sekarang, generasi muda masyarakat tersebut rata rata setelah lulus dari SMU/SMK, mereka berorentasi untuk mencari pekerjaan. Banyak pula dari para pemuda desa tersebut bercita-cita mendapat pekerjaan di ibukota Negara. Mereka beranggapan bahwa ibukota Negara banyak harapan yang dapat mereka wujudkan, banyak peluang pekerjaan bagi mereka. Memang Jakarta adalah ibarat sebuah kota emas yang mereka tuju. Kenyataan tersebut dapat menjadi salah satu kendala di desa. Kebanyakan dari mereka, pemuda penerus bangsa tidak mau meneruskan profesi orang tua mereka sebagai petani dan pekebun. Mereka menganggap bahwa pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan uang. Mereka lebih memilih menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, buruh pertokoan, PRT bahkan sebagai TKI/TKW di luar negeri. Padahal pertanian itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, mulai dari tahapan pengolahan tanah, masa tanam sampai masa panen. Ada kekawatiran, jika para generasi muda lebih berorientasi lebih memilih menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain lain maka regenerasi profesi petani akan terkendala.

Banyak desa di kecamatan Somagede dan Kecamatan Sumpiuh lahan penduduk ditanami berbagai tanaman salah satunya pohon kelapa. Sebagian masyarakat desa mengandalkan perekoniam mereka dari hasil pohon kelapa. Sebagian mereka menjadi penderes kelapa yang kemudian dari hasil penderes kelapa diolah menjadi gula kelapa. Gula kelapa yang sudah jadi disetorkan ke pengumpul atau langsung dijual di pasar. Beberapa desa di kecamatan Somagede dan Kecamatan Sumpiuh, penduduk desa memilih menanam pohon durian di lahan mereka. Pada masa masa sekarang, pohon durian banyak sekali permintaan, baik mulai dari bibit pohon durian, maupun buah durian. Beberapa desa di kecamatan Somagede dan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sentra penghasil durian.

Letak desa yang berada di daerah pegunungan dan tidak dimungkinkannya dibuat persawahan, sehingga penduduk desa cenderung mengandalkan dari hasil bercocok tanam di lahan tanah mereka. Sebagian dari mereka memilih untuk menanam tanaman keras. Selain pohon durian dan pohon kelapa, ada yang menanam pohon karet, pohon albasia, dan tanaman keras lainnya. Beberapa lahan masyarakat dan perkampungan masyarakat yang berada di pegunungan Kendeng Selatan masih terisolasi, akses jalannya masih berupa jalan tanah ataupun jalan makadam. Ada juga sekolah dasar yang terletak di daerah pegunungan yang akses jalan menuju ke sekolahan masih berupa jalan tanah ataupun jalan makadam. Ketika musim hujan, menyulitkan masyarakat desa untuk melalui akses jalan tanah tersebut. Jalan tanah yang basah biasanya licin sehingga menyulitkan kendaraan yang melalui. Selain jalan tanah yang masih berupa tanah ada jalan yang kanan kirinya berupa jurang sehingga menambah sulit untuk melalui jalan tersebut. Belum lagi jika dilalui truk yang bermuatan berat sehingga membuat rusak jalan tersebut. Pemerintah desa yang berada di daerah pegunungan Kendeng Selatan, biasanya kesulitan untuk menangani masalah infrastruktur terutama jalan-jalan tersebut. Kendala yang umum adalah kendala dana yang ada.

Kondisi desa yang berada di lembah pegunungan Kendeng selatan baik yang berada di utara maupun yang berada di selatan pegunungan tak jauh berbeda. Masih banyak infrastruktur yang harus dibangun untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Masyarakat desa yang berada di lembah pegunungan Kendeng selatan baik yang berada di utara maupun yang berada di selatan pegunungan rata-rata mengandalkan dari hasil pertanian dan perdagangan. Masih banyak areal persawahan di desa yang berada di lembah pegunungan Kendeng selatan baik yang berada di utara maupun yang berada di selatan pegunungan. Ada juga terdapat pasar baik desa yang berada di lembah pegunungan Kendeng selatan baik yang berada di utara maupun yang berada di selatan pegunungan. Berbagai upaya telah diusahakan untuk mendukung memperbaiki perekonomian masyarakat desa. Salah satu cara memperbaiki perekonomian desa adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di desa desa sekitar pegunungan Kendeng Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas.

B. Perlunya Peran Pemerintah

Kondisi yang ada di desa sekitar pegunungan Kendeng Selatan di wilayah Banyumas memerlukan sebuah pembangunan yang memakan banyak biaya, dan dari sini kita perlu membahas definisi pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah suatu proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Efektifitas pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses yang dijalankan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Mengingat sebagian besar masyarakat/penduduk berada di pedesaan maka keberhasilan pembangunan desa, secara umum akan berdampak pada keberhasilan pembangunan secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat, daerah maupun desa, diperlukan suatu system perencanaan pembangunan yang  terpadu. Salah satu pendekatan dalam system perencanaan pembangunan adalah pendekatan parsitipatif. Dimana pendekatan ini melibatkan semua unsur atau pihak yang berkepentingan (Stakehorder) terhadap pembangunan. Sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), secara sah menjamin kedaulatan rakyat dalam ikut merencanakan pembangunan di berbagai program/proyek pembangunan desa.

Salah satu dari sekian banyak program pembangunan masyarakat desa adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang merupakan program pembangunan yang diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan. Program ini dilaksanakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain PPIP Kementrian Pekerjaan Umum juga telah melaksanakan berbagai program yang lain di antaranya adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Sipas, Pamsimas dan lain-lain.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan hingga tahun 2012. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal dengan PPIP bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan. Upaya ini dilakukan  baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan maupun ketertinggalan desanya dalam hal infrastruktur desa sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

PPIP merupakan program pembangunan masyarakat berbasis pemberdayaan di bawah payung PNPM Mandiri. Program ini berupaya memberikan bantuan berupa Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.

Dalam pelaksanaannya PPIP terus meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut dilakukan melalui:

1.      Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal;

2.      Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam system penyelenggaraan program;

3.      Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa;

4.      Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan;

5.      Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan system, penghargaan, dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program; dan

6.      Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan.

Upaya peningkatan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program dan penentuan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta pengelolaannya.